Profil Instansi

PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun Anggaran 2017 mengacu pada      Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru dan Peraturan Bupati Barru No. 7 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, kedudukan

Tugas Pokok dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru adalah melaksanakan urusan pemerintahan  daerah  di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, non perizinan, ketenagakerjaan, Energi dan Sumber daya Mineral berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan..

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, pelayanan ketenagakerjaan, energy dan sumber daya mineral, pengelolaan data dan informasi;
  2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, pelayanan ketenagakerjaan, energy dan sumber daya mineral , pengelolaan data dan informasi;
  3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, pelayanan ketenagakerjaan, energy dan sumber daya mineral , pengelolaan data dan informasi;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, pelayanan ketenagakerjaan, energy dan sumber daya mineral , pengelolaan data dan informasi;
  5. Pelaksanaan dan pembinaaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya