Izin Prinsip

Sesuai dengan SK Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penanaman modal, PTSP dan Tenaga Kerja Pada DPMPTSPTK Kab. Barru. Maka Persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan ditentukan sebagai berikut :

Izin Prinsip

A. Formulir permohonan
B. Jenis kegiatan yang wajib Amdal
C. Fhotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan Tanah, yang berupa sertifikat/girik/surat bukti penguasaan tanah bagi yang sudah melakukan pembebasan tanah;
D. Fhoto copy SPPT dan Surat Tanda Terima Setoran dan Pajak Bumi dan Bangunan
E. Fhoto copy KTP yang masih berlaku
F. Surat kuasa (bermaterai) apabila permohonan pengurusan izin dilakukan oleh pemilik
G. Sketsa Peta Lokasi tanah yang dimohon atau direncanakan lengkap dengan batas dan koordinat
H. Pertimbangan Teknis Kesediaan Lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak terdapat lahan lain yang menguasai/tidak terdapat izin yang diberikan kepada pihak lain
I. Proposal rencana kegiatan (paling sedikit memuat rencana penggunaan lahan, status lahan /rencana perolehan laha,
perekrutan tenaga kerja, business process (rencana aktivitas usaha dan nilai Investasi)
J. Persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja