Perusahaan Semen China di Barru PT Conch Akui Tak Punya Izin, ‘Beraninya Mereka Buka Pabrik Semen’

2 Jan

Perusahaan Semen China di Barru PT Conch Akui Tak Punya Izin, ‘Beraninya Mereka Buka Pabrik Semen’

Manajemen PT Conch tetap saja membangun pabrik semen dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk PT Conch sendiri di Kabupaten Barru.

9 Izin yang belum dimiliki Semen Conch Barru
– Izin kelaikan lingkungan (AMDAL)
– Izin usaha pertambangan penanaman modal asing (IUP- PMA)
– Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
– Izin tempat pembuangan sampah sementara
– Izin pemanfaatan limbah B3 dan pembuangan limbah cair.
– Izin Pengelolaan Kawasan Hutan (IPKH)
– Izin rekomendasi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tentang pekerja asing
– Izin dari Balai Besar Jalan dan Jembatan Nasional (BBJN).
– izin dari PT Kereta Api Indonesia (KAI)
Izin yang Dimiliki 
– MoU Menteri Perindustrian MS Hidayat dengan Chairman Anhui Conch Cement Company Ltd Guo Wen San 
– Izin prinsip dari Bupati Barru yang belum disetujui di paripurna DPRD Barru 
– Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penanaman Modal Dalam Negeri (a/n Pt Kalomang Biru Persada, perusahaan lokal keluar di masa pemerintahan Andi Idris Syukur)

BARRU, TRIBUN – Komisi energi sumber daya mineral, riset dan lingkungan hidup DPR-RI, menjadwalkan kunjungan resmi ke kawasan bakal pabrik dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pt Conch Barru Cement Indonesia, di Desa Seppe’e, Kecamatan Barru, sekitar 110 km, utara kota Makassar, Jumat (14/4/2017) mendatang.

Kunjungan hearing komisi VII DPR-RI ke unit pabrik raksasa semen global asal China, Anhui Conch Cement Group ini, adalah bagian dari upaya memverifikasi proggres lapangan dengan dokumen izin prinsip dan lingkungan yang belum dikantongi pihak Conch Cement.

Dengan nada suara tinggi, anggota fraksi PPP DPR-RI ini, bahkan mengulang tiga kali penegasannya agar kontraktor pabrik PT Conch untuk tidak beroperasi sebelum mengantongi izin resmi.

Sebelumnya, Mr Zhang Kwang, Kepala kantor Pt Conch BarruCement Indonesia di Jl Andi Bau Massepe, Mangempang, Kota Barru, mengakui bahwa pabrik yang sudah beroperasi sejak periode akhir Bupati non-aktif Barru Andi Idris Syukur tahun 2014 ini, memang belum memiliki izin.

“IMB dan amdal yang belum kita miliki bukan berarti kami tidak mengurus, hampir tiap hari kami mengurus perizinan tersebut, hanya saja pihak pemerintah belum mengeluarkan itu, seperti dipersulit,” kata Mr Kwang melului juru bicaranya Jenny, saat menerima rombongan Unit Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Pemprov Sulsel, Rabu lalu.

Secara terbuka, pihak perusahaan itu meminta otoritas dan pemerintah daerah membantu mengurus perizinan, termasuk melengkapi persyaratan dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

“Kita berharap agar pihak pemerintah memudahkan perizinan yang kami ajukan, dan setelah mengetahui kondisi kami di sini, mungkin pihak Satpol PP juga bisa menyampaikan hal itu ke pemerintah setempat,” ujar Mr Zhang.

Kala itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sulsel Kaharuddin yang diterima langsung managemen PT Conch yakni Mr Zhang dan Mr Kwang dan penerjemahnya Mba Jenny, juga meminta pihak manajamen PT Conch di Jakarta segera memiliki izin mendirikan bangunan.

“Sepanjang prosedur investasi yang dijalankan sesuai dengan aturan, maka dipastikan tidak akan ada yang menghalangi PT Conch untuk berivestasi,” kata Kahar dalam pertemuannya itu.

Secara terpisah, anggota DPRD Barru Andi Haeruddin memprotes PT Conch Indonesia yang sudah beroperasi namun belum lengkap mengantongi izin operasional.

Andi menyampaikan, Pemkab Barru harusnya sudah mengambil langkah tegas menghentikan izin operasional PT Conch.

“Beraninya, mereka buka pabrik semen. Harusnya segala aktivitas dihentikan, sembari menanti izin,” cetusnya.

18 Izin

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Taufik Mustafa, mengkonfirmasi, kemarin. Perusahaan yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pabrik Semen Conch juga belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PMA.

Izin Pengelolaan Kawasan Hutan (IPKH). Termasuk izin dari Balai Besar Jalan dan Jembatan Nasional (BBJN).

”Bahkan, karena di Barru jadi jalur kereta, perusahaan itu juga harus menyiapkan izin dari PT Kereta Api Indonesia (KAI),” ujarnya.

Setidaknya PT Conch harus mengantongi 9 item izin lebih dulu, sebelum melanjutkan proyek.

Bahkan, Ketua paguyuban organisasi pemuda dan pelajar, mahasiswa asal Barru, (Gappembar) sudah mengajukan nota protes ke DPRD, pemkab dan berencana menggelar aksi protes ke pabrik ini.

“Proyeknya dibangun hanya berjarak 1,2 km dari kota Barru. Lokasi tambang itu sebagian hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Ini jadi penyangga Barru dari petaka banjir dan hujan debu dari pabrik nanti,” kata Ketua Gappembar, Ikbal Parenrengi

PT Conch Barru Cement Indonesia dari negeri Cina berencana membangun pabrik semen, pembangkit listrik, dan pengepakan serta pelabuhan di pantai barat Barru.

Dia meminta pihgak Conch agar kelengkapan perizinan dipenuhi.

“Untuk pengamanan kebijakan Perda kami menunggu konfirmasi dari pihak pemerintah,” tambahnya, seraya meminta PT Conchuntuk memperhatikan karyawan yang dipekerjakan.

Informasi yang dihimpun Tribun, dasar Conch membangun megaproyek senilai USD 560 juta (setara Rp7,28 T) adalah MoU tahun 2011 antara pemerintah Indonesia melalui Menteri Perindustrian MS Hidayat dengan Chairman Anhui Conch Cement Company Ltd Guo Wen San.

MoU itu berisi rencana membangun empat unit pabrik semen di Indonesia dengan investasi awal USD1 miliar. di Tanjung Kalsel, Tanah Grogot Kaltim, Pontianak, Kalbar dan Papua Barat dengan nilai total investasi mencapai USD2,35 miliar.

Belakangan, di masa pemerintah Andi Idris, keluarlah komitmen investasi. Dengan status Penanam Modal Asing (PMA) seharusnya izin usaha tambang juga PMA. Namun, belakangan izin usaha tambang Conch Barru, memakai izin lokal yakni Pt Kalomang Biru Persada.

PT Kalomang sendiri menurt dinas lingkugan hidup setempat akan mengelolah kawasan hutan. Dalam Izin usaha pertambangan (IUP) dalam 1.000 ha kawasan eksplorasi tambang itu, terdapat 670 hektare yang masuk kawasan hutan produksi. Hanya 300 hektare hutan di luar kawasan produksi.

Sedangkan sekitar 30 ha kawasan tapal pabrik, juga belum dapat zin IMB.

Kini Saat ini izin prinsip yang dikantongi PT Conch sudah tidak berlaku lagi. PT. Conch juga tidak memiliki perizinan lain yang dipersyaratkan dalam penanaman modal seperti izin AMDAL. (TribunBarru/ziz)

Leave a Reply